Mediatipikot.com, JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengkritik rencana Pemprov DKI memperluas penerapan ganjil genap dari 13 titik menjadi 25 titik.
Gilbert menilai perluasan jalur ganjil genap itu hanya akan menambah beban rakyat. Saat ini, menurutnya, rakyat butuh solusi yang lebih baik untuk mengatasi kemacetan.
“Rakyat butuh solusi yang lebih baik dalam mengatasi kemacetan, bukan sekadar perluasan ganjil genap. Penambahan ruas ganjil genap dari 11 jalan menjadi 25 jalan hanya menambah beban rakyat,” kata Gilbert dalam keterangannya yang dikutip Jumat (27/5).
Ia mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki kepekaan terhadap beban rakyat dalam kondisi pandemi Covid-19. Apalagi, harga bahan bakar belakangan juga naik.
“Semakin diperluas maka semakin besar beban rakyat untuk membeli bahan bakar. Warga tidak mungkin menggunakan mobilnya hanya 6 bulan dalam setahun karena kebijakan ini,” katanya.
Dia juga menyoroti hasil kunjungan Anies ke Eropa soal penggunakan mobil listrik yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan rakyat saat ini.
Gilbert menyebut mobil listrik adalah kebutuhan masa depan, sementara saat ini mobil listrik menjadi beban yang terlalu mahal karena harga baterenya hampir seharga mobil.
“DKI saat ini butuh mobil solar atau gas yang layak, dan menambah armada berikut sarana pengisian bahan bakar yang diperbanyak,” katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di 25 ruas jalan. Kebijakan ini diambil setelah Dinas Perhubungan DKI Jakarta rapat evaluasi bersama Ditlantas Polda Metro Jaya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa penerapan kembali ganjil genap di 25 ruas jalan bakal dimulai 6 Juni 2022.
“Mulai 6 Juni untuk pemberlakuan ganjil genap itu mulai berlaku di 25 ruas jalan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 88 tahun 2019 tentang Ganjil Genap,” kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (25/5).(CNNIndonesia)