Jantho,(Media TIPIKOR) – Ketua Satgas Pencepatan Pembangunan Aceh (PPA) , Mustafa Abdullah, meminta masyarakat aceh untuk bisa mengawasi proses lelang sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Aceh. Hal ini agar mafia proyek tidak merajalela dan tumbuh subur. Justru itu, perlu pihak terkait segera mengusut dugaan adanya mafia proyek di Provinsi Aceh.
Karena dikhawatirkan jangan sampai pemenang lelang nantinya merupakan hasil rekayasa panitia semata. Dimana pemenang adalah orang dekat, kerabat atau koloni pihak-pihak tertentu.ungkapnya kepada Media TIPIKOR, Kamis (16/6/22) dibanda aceh
Abdullah mnenambahkan, “Proses pelelangan proyek pada sejumlah SKPK selalu menyita perhatian publik. Bahkan, sejumlah kalangan mendesak agar proses pelelangan terus diawasi oleh semua stakeholder yang ada di Provinsi Aceh. Pelelangan proyek perlu diawasi semua masyarakat, jangan sampai proses penetapan pemenang tender yang akan berlangsung ada intervensi dari oknum-oknum tertentu. Menurut Abdullah proses lelang yang sudah dilaksanakan, kadang kala tidak obyektik dan koorperatif. Karena disinyalir sudah diketahui siapa pemenang tender, padahal proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh terkadang belum diumumkan siapa pemenang dari paket-paket proyek tersebut, tandas Abdullah.
“Jika ada kejanggalan akan kita kritisi, jika tidak ada, untuk apa kita mempersoalkannya. Proses penetapan pemenang tender proyek nanti tidak ada intervensi dari eksekutif maupun legislatif atau pihak manapun.”Nantinya, siapapun pemenang kita harapkan, setidaknya mampu dan berkompenten, dan bertangung jawab dalam proses pemenangan tender itu. Hal ini yang harus diutamakan karena proyek ini untuk kepentingan masyarakat aceh khususnya, bukan proyek milik pribadi,” terangnya.
Dilain sisi Abdullah juga menegaskan, “jangan biarkan tumbuh subur dan merajalela mafia proyek di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu harus terus dibumi haguskan. “Kami meminta agar Gubernur Aceh tegas dalam mengambil tindakan terhadap oknum aparatur di lingkungan pemerintah aceh yang nakal, terkhusus di mafia proyek. Kita minta transparansi terkait proses lelang, jangan hanya menguntungkan segilintir orang saja,” imbuhnya.
Terkait adanya dugaan permainan di Kelompok Kerja (Pokja) ULP bersama pihak rekanan perihal penyimpangan proses lelang, orang-orang yang berada di Pokja tersebut harus mempertaruhkan nama baiknya dan adil. Dirinya juga mengingatkan, seyogyanya Pokja harus benar-benar bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi yang diemban tanpa menerima intervensi dari siapapun.“ provinsi aceh ini bukan milik perorangan, siapapun berhak mendaftarkan lelang proyek, jangan ada kongkalikong dalam proses ULP disetiap lelang proyek,” kecamnya.
