Mediatipikor.com, Jakarta – Sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marpes) Republik Indonesia meluncurkan program bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik.
“Climate Transparency melaporkan bahwa sektor transportasi menyumbang 25% emisi karbon di Indonesia. Tercatat hampir 21 juta mobil dan 115 juta motor yang dimiliki masyarakat. Saya merasa jika tren ini dibiarkan konsisten meningkat, maka akan mendorong kenaikan konsumsi BBM serta prosuksi emisi Gas Rumah Kaca,” ungkap Menko Marves, Jendera TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., dalam Konferensi Pers Insentif Kendaraan Bermotor Listrik, pada 6 Maret 2023 lalu, di Jakarta.
Untuk itulah, kata Luhut, Kemenko Marves bersama K/L terkait mengeksekusi arahan Presiden Jokowi yang tertuang lewat Perpres 55/2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik.
“Saya menemukan fakta lain yaitu jumlah kendaraan listrik di Indonesia terbilang masih sangat sedikit. Penyebabnya karena perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dengan kendaraan konvensional, sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk bertransisi mengadopsi kendaraan listrik,” beber Luhut.
Lebih lanjut dijelaskan Luhut, pihaknya telah belajar dari Norwegia, yang berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik dunia sampai menjadi world’s top selling electric vehicle market per kapita. Dimana, kata Luhut, tingginya adopsi Electric Vehicle di negara tersebut terjadi berkat dukungan pemerintah diberbagai kebijakan yang pro terhadap program ini.
“Bantuan ini nantinya diharapakan dapat mendorong adopsi kendaraan listrik dan tentunya tidak akan berlangsung selamanya. Kelak saat harga kendaraan listrik semakin terjangkau, titik adopsi masal tercapai, otomatis kebutuhan dan relevansi fasilitas bantuan akan berkuranh,” tuturnya.(Sukiman Leo)
