Mediatipikor.com, Israel – Setelah berminggu-minggu diprotes para demonstran secara besar-besaran yang memblokir jalan utama di Tel Aviv, ditambah aksi mogok dengan menghentikan beberapa layanan kesehatan serta memblokir penerbangan bandara utama Israel. Akhirnya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa dia akan menunda rencana kontroversial pemerintahannya untuk merombak peradilan Israel.
“Ketika ada kemungkinan untuk mencegah perang saudara melalui dialog, saya, sebagai perdana menteri, mengambil waktu untuk berdialog,” kata Netanyahu dalam pidatonya saat mengumumkan penundaan tersebut.
Tidak jelas apakah penundaan itu akan menenangkan protes, akan tetapi Kelompok Serikat Pekerja Utama Israel telah membatalkan pemogokan umum pasca pengumuman tersebut, tetapi satu kelompok protes lainnya mengatakan akan terus berdemonstrasi sampai proposal tersebut dibatalkan.
Diketahui sebelumnya, melalui informasi Mariah Kreutter Redaktur The New York Times kepada Media Online Tipikor, Selasa (28/3/2023), aksi pemakjulan Netanyahu terjadi setelah Ketua Partai Politik sayap kanan yang kuat, Itamar Ben Gvir, mengatakan terbuka untuk menunda pemungutan suara dan memberi Netanyahu ruang untuk mundur dengan konsesinya adalah upaya untuk mengurangi kerusuhan sipil.
Meski banyak dari mitra koalisi sayap kanan yang juga telah menolak usulan penundaan pemungutan suara karena dianggap terlalu berisiko untuk membuat pemerintahan tidak stabil. Namunn situasi semakin tidak terkendali setelah Netanyahu melakukan pemecatan terhadap menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant, bentuk kegelisahan yang meningkat di militer dalam seruannya untuk menghentikan proses tersebut memicu demonstrasi semakin intens.
Para pengamat menyebut, rencana kontroversi Netanyahu yang juga Ketua Partai Politik Likud ini telah menyebabkan perpecahan, pertarungan politik semula telah berubah menjadi perselisihan ideologis dan budaya yang lebih dalam. Dimana para kritikus pemerintahan khawatir perubahan itu akan menghilangkan check and balances pada pemerintah dan mengikis demokrasi. Sementara disisi lain, para pendukung pemerintahan mengatakan rencana itu akan mengekang birokrasi peradilan yang berlebihan dan tidak terpilih.
Untuk diketahui, Benjamin Netanyahu adalah sosok politikus Israel yang menjabat sebagai perdana menteri Israel sejak Desember 2022, setelah sebelumnya menjabat dari tahun 1996 hingga 1999 dan lagi dari tahun 2009 hingga 2021.(Lisbon DS)
Foto : Pengunjuk rasa dalam perjalanan menuju aksi demonstrasi besar di Yerusalem, pada Senin 27 Maret 2023.(Nytimes)
