Mediatipikor.com, Barito Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Barito Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh guna membahas kesulitan masyarakat dalam mengakses BPJS dan kesulitan akses layanan RSUD terkait pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Rabu (17/5/2023), di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Muara Teweh.
DPRD Barito Utara menilai transparansi dan keterbukaan informasi publik masih sangat minim, sehingga masih banyak warga yang mengaku tidak punya BPJS. Demikian pula kondisi SDM Puskesmas yang hanya maksimal pada tenaga bidan namun masih mengalami kekurangan pada tenaga perawat.
“Masalah ini perlu dilakukan penambahan (SDM), agar pelayanan ditengah masyarakat dapat berjalan maksimal. Inilah yang kita dapatkan informasi dari warga pada saat reses dan kunjungan kerja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara, Surian Noor.
Sementara itu, Anggota DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, mempertanyakan data realisasi penyebaran tenaga medis yang belum diterima secara konkrit. Nety juga menanyakan terkait masalah keberadaan dokter Puskesmas yang ditarik ke Rumah Sakit.
“Apakah ini sudah sesuai untuk (dokter) yang ditarik memenuhi akreditas?,” tanya Nety.
Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur RSUD Muara Teweh, dr Tiur Maida mengatakan, dengan mahalnya biaya medical chekup ditangani dokter spesialis.
“Hal ini sudah sesuai standar rumah sakit,” ujarnya.
Sedangkan terkait masalah kebersihan yang kerap dikeluhkan, akan lebih efisien bila dikelola oleh pihak ketiga.
“Maka ini memerlukan dana yang besar. Sementara dana yang ada masih kurang,” tutur Tiur.
Untuk diketahui, adapun beberapa poin dari total 11 poin notulen RDP tersebut diantaranya adalah, DPRD Barito Utara memerintahkan RSUD Muara Teweh segera melakukan penambahan dokter spesialis anak, spesialis jiwa, soesialis THT, dan spesialis syaraf.
DPRD menyarankan agar kebersihan di RSUD menggunakan jasa pihak ketiga yang dananya bersumner dari APBD. DPRD berharap Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menempatkan petugas di RSUD untuk mempermudah pelayanan SKTM.
DPRD meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera membuat data base sesuai anilisis beban kerja (ABK) agar dapat segera merekrut pekerja susai standar yang ada.(Ramli)
