Keempat, pembagunan 2 proyek di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikerjakan oleh CV Krung Kuta Jaya pada 14 Juni 2022 dengan nilai kontrak Rp 607.266.100.00. Dan CV Arhindo Multi Guna pada 14 November 2022 dengan nilai kontrak Rp 449.800.000.00.
Kelima, Proyek pembangunan ruang IGD dan aula di dinas kesehatan yang dikerjakan oleh CV Pacific pada 19 Juni dengan nilai kontrak Rp 2.529.280.900.00. Dan proyek renovasi ruang PONED yang dikerjakan oleh CV Bitang Raya pada kontrak 18 Juli 2022 dengan nilai kontrak Rp 1.283.341.383.00.
Dan terakhir, pekerjaan pembangunan Pukeswan di Dinas Pertanian Aceh Besar yang dikerjakan oleh CV. Rifa Amanda Grup pada 08 Juni dengan nilai kontrak 493.360.866.00. Dan Renovasi Balai Penyuluh BPP oleh CV. Maju Bersama pada 15 Juli 2022 dengan nilai kontrak capai Rp 517.315.000.00.
“Kami berharap kepada Pj Bupati Aceh Besar agar dapat meminta kepada kontraktor yang melakukan pengerjaan tersebut dapat mempertanggungjawabkan semua pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai kontraknya,”harapnya.
Kami, dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi sangat berharap kepada Pj Bupati harus mengusut tuntas kasus korupsi tersebut hingga ke akar-akarnya.
Setelah beberapa menit melakukan orasi, Kabag Protokoler Pemkab Aceh Besar Iman Munandar mewakili Pj Bupati mengatakan, pihaknya siap menampung apa yang telah mahasiswa sampaikan.
“Nanti akan saya sampaikan ke Bapak Pj Bupati terkait hal tersebut, dan saya juga tidak bisa mengambil satu keputusan untuk permasalahan yang kalian semua sampaikan. Apa yang disampaikan sangat baik untuk kemajuan Aceh Besar sehingga apa yang kalian lakukan ini bisa membuahi hasil yang baik dan juga bila mana ini semua benar ada pidana yang di tebus oleh pelaku-pelaku pratik korupsi,”ujarnya.
Kegiatan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi berlanjut ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar.
Pada kesempatan ini Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Ke Kantor Kejaksaan tidak lain juga dengan tujuan yang sama.()
