Dijelaskannya, Kabupaten Murung Raya mengklarifikasi, karena data yang ada pada Kementerian Dalam Negeri, Murung Raya belum menyalurkan anggaran keamanan untuk TNI dan Polri.
Padahal Pemkab Mura sudah melaksanakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri pada 16 Mei 2024 dan semua dana hibah untuk mendukung keamanan penyelenggaraan Pilkada sudah semua disalurkan untuk Polres Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 7 Juni dan untuk TNI SP2D 24 Juni tahun 2024.
“Jadi sudah clear untuk penyaluran dana hibah dari Pemkab Mura,” jelasnya.
Ia juga mengatakan Pilkada serentak yang akan datang merupakan momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan pembangunan,” tuturnya.(DiskominfoSP_Nof, Rid/Eyv).
