Ia menyampaikan kepada pihak Desa, khususnya untuk mempersiapkan mulai dari pembebasan dan ganti rugi lahan yang akan menjadi titik objek pembangunan jembatan nantinya, serta menata dengan baik pembangunan yang di daerah sekitaran jembatan.
“Untuk lahan nantinya akan tetap kita ganti rugi supaya nanti ketika ini sudah maju, tidak ada permasalahan yang timbul dikemudian hari, jadi benar-benar ada dokumen yang sah bahwa itu adalah tanah hibah atau ganti rugi dan kalau memang mau dihibahkan buat suratnya hibah, artinya itu clear,” ujar Hermon.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kab.Mura Paulus Manginte juga menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan survei langsung untuk memastikan, karena tahun ini sudah berproses, walaupun masih tahap awal dan pembangunan jembatan sendiri tidak lansung jadi selama satu tahun walaupun dana nya mencukupi, tetapi ada teknis dan proses yang harus dilakukan, supaya jembatan yang dibangun benar-benar layak untuk dipakai.
(DiskominfoSPNof, Gun).
