MEDIATIPIKOR.COM – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh terhadap pengelolaan belanja daerah kembali memicu sorotan terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar. Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, langkah tersebut dinilai belum mencerminkan skala prioritas anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Besar, Muhammad Nur, mengatakan temuan BPK semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan aset, khususnya kendaraan dinas bagi pejabat.
“Temuan BPK harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pengadaan kendaraan dinas perlu dievaluasi agar pengelolaan anggaran lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Muhammad Nur, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, setiap belanja modal harus didasarkan pada kebutuhan riil serta kemampuan fiskal daerah, bukan semata-mata untuk menambah fasilitas bagi aparatur pemerintahan.
“Pengadaan kendaraan dinas harus berlandaskan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal daerah, bukan sekadar keinginan menambah fasilitas. Setiap alokasi anggaran wajib memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menilai, dalam situasi keterbatasan anggaran, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
