Oleh: Dr. Usman Lamreung, M.Si.
Pengamat sosial, politik, dan kebijakan publik
MEDIATIPIOOR.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan enam isu strategis pembangunan 2026: kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan yang dinamis dan responsif, serta pemerataan pembangunan. Secara konseptual, arah ini sudah tepat.
Namun, publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apa ukuran keberhasilannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang berubah dalam kehidupan masyarakat?
Masalah pembangunan Aceh Besar bukan pada dokumen. Dokumen perencanaan tersedia, program disusun, indikator dibuat, dan anggaran dialokasikan. Persoalannya adalah hubungan antara input, output, outcome, dan impact sering tidak terlihat. Akibatnya, keberhasilan pembangunan mudah direduksi menjadi serapan anggaran, jumlah kegiatan, panjang jalan yang dibangun, atau banyaknya pelatihan yang dilaksanakan.
Padahal, pembangunan bukan perlombaan menghabiskan anggaran.
Bappeda Aceh Besar mencatat pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 4,9 persen, inflasi 1,48 persen, dan IPM 84,15. Angka tersebut menunjukkan fondasi yang relatif baik. Namun, pemerintah daerah juga mengakui masih terdapat ketimpangan antarwilayah dan ketidakmerataan kualitas pembangunan.
Karena itu, target 2026 harus dinaikkan dari “apa yang dikerjakan” menjadi “apa yang berubah.”
Pertama adalah modal manusia: jangan ukur dari jumlah kegiatan program pelatihan
Kualitas modal manusia tidak cukup diukur dari jumlah siswa penerima bantuan, guru yang mengikuti pelatihan, atau tenaga kerja yang mengikuti pelatihan.
Ukuran yang lebih relevan adalah apakah kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas manusia benar-benar meningkat. Indikatornya dapat berupa IPM, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi pendidikan, penurunan stunting, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penurunan pengangguran.
Dengan IPM yang sudah relatif tinggi, tantangan Aceh Besar bukan mengejar angka, tetapi memastikan kualitas tersebut merata. Jika kualitas pendidikan dan kesehatan hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, pembangunan manusia belum sepenuhnya berhasil.
Kedua adalah Ekonomi produktif: pertumbuhan harus dirasakan masyarakat
Pertumbuhan ekonomi 4,9 persen memang positif. Tetapi pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan meningkat.
Aceh Besar membutuhkan perubahan paradigma dari economic growth menuju inclusive growth. Pertumbuhan harus menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat UMKM, dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Pertanyaan evaluasinya sederhana: berapa investasi produktif yang masuk, berapa lapangan kerja tercipta, bagaimana produktivitas UMKM meningkat, dan berapa nilai tambah yang benar-benar tinggal di Aceh Besar?
Posisi Aceh Besar yang berdekatan dengan Banda Aceh, bandara, kawasan pesisir, pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata seharusnya menjadi modal membangun koridor ekonomi baru. Jangan sampai Aceh Besar hanya menjadi daerah penyangga konsumsi, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati wilayah lain.
Ketiga adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sering dinilai dari jumlah jalan, jembatan, irigasi, atau fasilitas publik yang dibangun. Padahal, proyek selesai belum tentu masalah selesai.
Indikator sangat penting adalah persentase jalan dalam kondisi mantap, penurunan waktu tempuh, akses air bersih dan sanitasi, konektivitas sentra produksi dengan pasar, serta penurunan biaya logistik.
Jalan yang dibangun tetapi cepat rusak atau tidak menghubungkan pusat produksi dengan pasar hanyalah output, bukan outcome.
Karena itu, Pemkab perlu berani mengukur dampak infrastruktur terhadap kehidupan petani, nelayan, pelaku UMKM, pelajar, dan masyarakat. Infrastruktur harus menjadi mesin produktivitas, bukan sekadar proyek fisik.
