“Kalau pengisian jabatan didasarkan pada kepentingan politik, birokrasi akan kehilangan independensinya. Birokrasi seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik, bukan tempat membagi kepentingan politik,” ujarnya.
M. Nur juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pansel membuka informasi mengenai proses seleksi secara proporsional kepada publik, terutama terkait parameter penilaian dan mekanisme pemeriksaan rekam jejak peserta.
Ia menilai pengawasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB juga diperlukan untuk memastikan proses pengisian JPT berjalan sesuai ketentuan dan prinsip sistem merit.
“Yang dipertaruhkan bukan siapa yang mendapatkan jabatan. Yang lebih penting adalah birokrasi seperti apa yang ingin dibangun Aceh Besar ke depan,” katanya.
Menurutnya, apabila sistem merit dijalankan secara konsisten, pejabat yang terpilih diharapkan mampu bekerja profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Keputusan dalam seleksi JPT hari ini akan berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan Aceh Besar dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.
