“Kalau memang ada dugaan korupsi dan bukti awalnya cukup, maka harus diproses sesuai hukum. Jangan ada perlakuan berbeda. Masyarakat Aceh berhak mendapatkan keadilan yang sama seperti masyarakat di daerah lain,” ujarnya.
Fauzan juga menilai KPK memiliki tanggung jawab untuk mengawal penggunaan uang negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh.
Menurutnya, lembaga tersebut tidak boleh mengabaikan berbagai dugaan korupsi yang berkembang di daerah.
“Karena itu, kami berharap KPK bekerja maksimal di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Jangan sampai ada kesan pemberantasan korupsi hanya kuat di daerah tertentu, sementara Aceh kurang mendapat perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
“Aceh adalah bagian dari NKRI. Karena itu, masyarakat Aceh juga harus merasakan penegakan hukum yang adil dan setara,” pungkasnya.
