Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat angkat bicara menyikapi memanasnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Langkat dengan sejumlah organisasi mahasiswa hingga menimbulkan polemik, pada Minggu 30 Agustus 2026. HMI Cabang Langkat meminta agar polemik tersebut tidak digiring menjadi penghakiman sepihak terhadap anggota DPRD.
Kabid PTKP HMI Cabang Langkat, Wahyu Ramadhan, menilai RDP merupakan forum resmi yang seharusnya menjadi ruang dialog antara mahasiswa, masyarakat dan wakil rakyat. Karena itu, setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, kritik maupun klarifikasi secara proporsional.
Wahyu mengatakan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah maupun DPRD merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Namun, menurutnya, kritik juga harus disampaikan dalam koridor etika dialog, sebagaimana anggota DPRD memiliki hak untuk memberikan respons terhadap setiap persoalan yang disampaikan dalam forum resmi.
“Kami mendukung teman teman mahasiswa menyampaikan kritik dan aspirasi. Tetapi jangan sampai kritik kemudian diposisikan seolah-olah DPRD tidak boleh memberikan respons. RDP adalah forum dialog, bukan ruang untuk menghakimi salah satu pihak,” ujarnya.
