Ketua Umum Koperasi Fanantara, H.M. Hasy’ari Nasution, mendukungan kebijakan PT Agrinas Palma Nusantara yang menghentikan pola Kerja Sama Operasional (KSO) dan mengalihkan pengelolaan lahan perkebunan sawit sitaan negara melalui skema vendorisasi, kemitraan koperasi masyarakat, serta pengelolaan lahan sementara.
Menurut Hasy’ari, perubahan pola tersebut merupakan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan lahan perkebunan yang telah menjadi bagian dari kekayaan negara tidak kembali dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan negara.
“Kami mendukung keputusan Agrinas untuk membenahi pola pengelolaan lahan sawit negara. Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana aset negara tetap terjaga, produktif, dan hasilnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Hasy’ari di Jakarta, (11/9) 2026.
Hasy’ari menilai salah satu alasan kuat untuk mendukung perubahan kebijakan Agrinas adalah adanya penekanan terhadap target produksi dan pertanggungjawaban kinerja mitra.
Sebelumnya, Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun menjelaskan bahwa pemutusan sejumlah KSO dilakukan setelah perusahaan mengevaluasi pola kerja sama yang dinilai tidak memiliki target produksi yang jelas.
Bagi Fanantara, sistem pengelolaan aset negara semestinya tidak hanya berorientasi pada pemberian hak pengelolaan kepada pihak tertentu, tetapi harus disertai target produksi, pemeliharaan tanaman, pengamanan aset, serta kewajiban pelaporan kepada perusahaan pengelola.
“Kalau lahan negara dikelola, harus jelas siapa yang mengelola, apa kewajibannya, berapa target produksinya dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset negara hanya menjadi sumber keuntungan segelintir pihak, sementara tanaman rusak dan masyarakat tidak memperoleh manfaat,” kata Hasy’ari.
Ia menilai kebijakan Agrinas yang mewajibkan mitra memenuhi target produksi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perkebunan.
