MEDIATIPIKOR.COM – Pengamat politik dan sosial, Usman Lamreung, menilai Kota Jantho masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar.
Status sebagai ibu kota kabupaten, menurutnya, perlu diikuti dengan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Usman mengatakan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bawah kepemimpinan Bupati Syech Muharram Idris perlu mengevaluasi sejauh mana belanja publik memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan keterbatasan ruang fiskal.
“Kota Jantho tidak cukup hanya menjadi pusat pemerintahan. Ibu kota kabupaten semestinya berkembang menjadi pusat pendidikan, pariwisata, perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Usman dalam pandangannya mengenai arah pembangunan Aceh Besar.
Menurutnya, jika aktivitas ekonomi tidak tumbuh seiring dengan aktivitas pemerintahan, potensi Kota Jantho sebagai penggerak pembangunan daerah belum dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBK Aceh Besar 2025 yang diberitakan pada Juli 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,77 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp190,18 miliar. Realisasi belanja mencapai 89,66 persen, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp170,15 miliar. PAD dilaporkan mencapai 100,90 persen dari target.
Usman menilai capaian PAD yang melampaui target patut diapresiasi. Namun, realisasi belanja yang belum mencapai 100 persen dan besarnya SiLPA juga perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab dan dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Ia menegaskan, SiLPA tidak serta-merta menunjukkan kegagalan atau pemborosan anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan apakah sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi, penghematan belanja, keterlambatan pengadaan, atau program yang belum terlaksana sesuai jadwal.
“Evaluasi anggaran jangan berhenti pada angka serapan. Pemerintah juga perlu menjelaskan hasil yang dicapai. Berapa tenaga kerja yang terserap, berapa usaha baru yang tumbuh, bagaimana perkembangan omzet pedagang, dan sejauh mana kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Investasi Harus Berdampak bagi Jantho
Usman juga menyoroti realisasi investasi Kabupaten Aceh Besar pada 2025 yang tercatat sekitar Rp749,93 miliar berdasarkan data DPMPTSP Aceh. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator adanya aktivitas investasi di tingkat kabupaten, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kekuatan ekonomi Kota Jantho secara khusus.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka data investasi berdasarkan lokasi dan sektor usaha, termasuk nilai investasi yang masuk ke Kota Jantho, jumlah tenaga kerja yang terserap, serta keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Dengan data yang terukur, pemerintah dapat mengetahui apakah investasi yang masuk benar-benar menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat atau masih terkonsentrasi di wilayah lain di Aceh Besar.
“Data investasi perlu dipilah berdasarkan wilayah. Kita harus mengetahui berapa investasi yang masuk ke Jantho, sektor apa yang berkembang, dan seberapa besar manfaatnya bagi tenaga kerja serta pelaku UMKM setempat,” katanya.
Ia turut menyoroti gagasan menjadikan Kota Jantho sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan pusat ekonomi yang telah berulang kali muncul dalam agenda pembangunan daerah.
Rencana menghadirkan institusi pendidikan, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dinilai berpotensi menciptakan permintaan terhadap hunian, transportasi, kuliner, perdagangan, dan berbagai jasa pendukung.
Namun, menurut Usman, potensi tersebut baru akan memberikan dampak apabila disertai kepastian pelaksanaan, dukungan infrastruktur, serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai pembangunan hanya berhenti pada wacana. Setiap rencana harus memiliki tahapan yang jelas, target yang terukur, dan kepastian pelaksanaan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Usman menilai Kota Jantho membutuhkan strategi pembangunan jangka panjang yang konsisten agar tidak terus mengulang gagasan serupa tanpa evaluasi terhadap capaian dan hambatan sebelumnya.
Ia mengusulkan pemerintah menyusun peta jalan ekonomi Kota Jantho untuk sepuluh tahun ke depan. Dokumen tersebut perlu memuat sektor unggulan, target investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan PAD, disertai target tahunan serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Selain itu, Kota Jantho perlu dihubungkan dengan pusat-pusat produksi di kecamatan lain di Aceh Besar. Produk pertanian, peternakan, dan UMKM harus didukung akses pasar, jaringan distribusi, serta fasilitas pengolahan yang memadai.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jantho tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi di seluruh wilayah Aceh Besar.
Usman juga mendorong evaluasi dampak ekonomi terhadap setiap proyek strategis yang dibiayai APBK.
Penilaian tidak cukup didasarkan pada nilai anggaran dan penyelesaian fisik, tetapi perlu mencakup manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Menurutnya, indikator seperti pertumbuhan investasi, jumlah usaha baru, penyerapan tenaga kerja, kunjungan wisatawan, perkembangan UMKM, dan kontribusi terhadap PAD perlu dipublikasikan secara berkala.
Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan aparatur juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Namun, keberadaan aparatur dan aktivitas pemerintahan di ibu kota, kata dia, bukanlah tujuan akhir pembangunan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah mampu mendorong perubahan ekonomi secara nyata.
Pembangunan Harus Terukur
Usman mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan data statistik, termasuk publikasi Kecamatan Kota Jantho Dalam Angka 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan.
Data mengenai kependudukan, kesejahteraan, pertanian, pariwisata, transportasi, dan perbankan perlu dipadukan dengan data investasi serta realisasi anggaran untuk menyusun indikator pembangunan ekonomi Kota Jantho secara lebih spesifik.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga pada kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan atau fasilitas pemerintahan yang dibangun. Yang perlu dilihat adalah apakah ekonomi masyarakat tumbuh, kesempatan kerja bertambah, usaha lokal berkembang, dan kesejahteraan warga meningkat,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menghadirkan terobosan yang terukur, menjaga konsistensi kebijakan, dan melakukan evaluasi secara terbuka terhadap program-program yang telah berjalan.
Dengan pendekatan tersebut, Kota Jantho diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pendidikan, pariwisata, jasa, perdagangan, dan distribusi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Aceh Besar.
