Karena itu, pola kehadiran pimpinan daerah, aktivitas perkantoran, serta efektivitas pelayanan pemerintahan di Jantho perlu dievaluasi secara terbuka.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah seluruh fasilitas yang telah dibangun sudah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pembangunan ibu kota kabupaten tersebut.
Jangan Biarkan Jantho Sekadar Menjadi Ibu Kota Administratif
Pemindahan ibu kota Kabupaten Aceh Besar ke Jantho melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1982 bukan tanpa tujuan. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintahan, sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Namun, tujuan tersebut akan sulit tercapai apabila aktivitas pemerintahan dan perputaran ekonomi tidak berkembang secara optimal di Jantho.
Bupati Aceh Besar perlu mengambil langkah konkret untuk mengembalikan dan memperkuat fungsi Jantho sebagai pusat pemerintahan.
Pertama, memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Jantho sepanjang fasilitas dan kebutuhan teknis memungkinkan.
Kedua, memastikan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh OPD mengoptimalkan aktivitas perkantoran serta pelayanan pemerintahan di ibu kota kabupaten.
Ketiga, DPRK Aceh Besar perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas belanja APBK, terutama anggaran sewa hotel, tempat pertemuan, perjalanan dinas, dan kegiatan kedinasan di luar daerah.
Keempat, pemerintah perlu menyusun strategi untuk menghidupkan perekonomian Jantho melalui pameran UMKM, festival daerah, kegiatan berskala kabupaten, serta agenda pemerintahan yang melibatkan pelaku usaha lokal.
Slogan Aceh Besar Perubahan tidak cukup hanya digaungkan melalui pidato, baliho, maupun kegiatan seremonial. Perubahan harus tercermin dalam kebijakan, tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, dan keberpihakan terhadap masyarakat.
Jangan sampai Jantho hanya menjadi ibu kota dalam dokumen administrasi, sementara fungsi strategisnya sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Jantho tidak sekadar membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kehadiran, aktivitas, dan komitmen nyata dari pemerintah daerah.
