Murung Raya, Mediatipikor.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026 di ruang sidang utama Gedung DPRD setempat, Senin (9/11/2026). Forum musyawarah tertinggi daerah ini menghasilkan persetujuan bersama atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis sekaligus penyampaian laporan hasil reses aspirasi masyarakat.
Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah, serta dihadiri 17 anggota dewan lintas fraksi. Dari unsur eksekutif, hadir Bupati Murung Raya Heriyus bersama Sekretaris Daerah Dra. Lynda Kristiane, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi menegaskan bahwa kehadiran lembaga legislatif dalam sidang paripurna memikul mandat substantif untuk mengawal aspirasi konstituen.
“Kita hadir untuk menyimak, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi terbaik dari setiap perbedaan. Dalam musyawarah tentu ada pandangan pro dan kontra, namun dari sanalah lahir keputusan yang paling adil,” ujar Rumiadi.
Pada agenda pertama, pihak legislatif dan eksekutif secara resmi menyepakati pengesahan dua Ranperda menjadi landasan hukum definitif. Regulasi tersebut diformulasikan guna menunjang percepatan pembangunan fisik maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang berkepastian hukum.
“Peraturan Daerah bukan untuk mempersulit rakyat, melainkan untuk melindungi rakyat, menata pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan di atas aturan yang jelas dan berkeadilan,” tegas Rumiadi di hadapan forum rapat.
Memasuki agenda kedua, pimpinan sidang mendengarkan pemaparan laporan hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang dihimpun para wakil rakyat dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Sejumlah aspirasi prioritas warga mengemuka, mulai dari tuntutan peningkatan mutu jalan penghubung ruas Permata Intan–Sumber Barito, rehabilitasi dan konstruksi jembatan, intensifikasi lahan pertanian pangan, hingga pemerataan fasilitas sekolah, tenaga kesehatan, elektrifikasi desa, dan jaringan air bersih.
Rumiadi menegaskan bahwa kompilasi kebutuhan warga dari berbagai kecamatan—termasuk Laung Tuhup, Tanah Siang, hingga Barito Tuhup Raya—bukan sekadar kompilasi dokumen administratif, melainkan bahan baku penganggaran yang wajib diperjuangkan masuk ke dalam rencana kerja operasional pemerintah daerah.
“Insya Allah, dari paripurna ini kita bawa terang untuk masyarakat. Dari aspirasi yang diserap melalui reses, kita wujudkan dalam kebijakan. Dari Ranperda yang disepakati, kita bangun komitmen bersama,” tutup Rumiadi mengakhiri sidang.
(Fahriadi)
