Langkah pembinaan tersebut dikemas melalui agenda Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan dalam Mendukung Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun 2026. Dalam forum tersebut, pokok-pokok pikiran dan sambutan tertulis Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., dibacakan secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya, Ernawati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Dra. Lynda Kristiane, M.Tr.I.P., menggarisbawahi bahwa tata kelola kearsipan merupakan pilar fundamental dalam siklus birokrasi perdesaan. Arsip tidak sebatas lembaran berkas administrasi semata, melainkan instrumen bukti pertanggungjawaban hukum atas seluruh realisasi program serta kebijakan aparatur desa.
“Pengelolaan arsip merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Arsip tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi juga bukti pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa,” tutur Lynda Kristiane.
Ia menekankan pentingnya manajemen penyimpanan berkas yang terstruktur agar dokumen vital terproteksi secara fisik serta dapat ditemukan dengan cepat sewaktu-waktu dibutuhkan, khususnya dalam proses audit maupun pelayanan warga.
Melalui pidato bupati yang dibacakan Ernawati, ditekankan pula fungsi strategis arsip sebagai memori kolektif daerah yang merangkum rekam jejak historis desa, tata kelola keuangan, inventarisasi aset, rekam pelayanan publik, hingga dokumen perencanaan pembangunan desa.
Menghadapi potensi risiko bencana fisik seperti banjir dan kebakaran, jajaran pemerintah desa diinstruksikan untuk segera mengadopsi transformasi digitalisasi arsip. Aparatur desa didorong melakukan alih media melalui pemindaian (scanning) berkas vital, termasuk warkah kepemilikan tanah kas desa, untuk selanjutnya didepositokan salinan digitalnya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah guna proteksi ganda.
Bupati turut memberi perhatian serius terkait legalitas aset kantor desa. Seluruh kepala desa diminta memastikan kejelasan alas hak tanah fasilitas perkantoran desa, baik berstatus Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) maupun sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang.
Sosialisasi ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Rumiadi, S.Sos., jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, serta ratusan kepala desa dan sekretaris/perangkat desa se-Kabupaten Murung Raya.
Melalui pendampingan berkelanjutan ini, Pemkab Murung Raya menaruh harapan besar agar seluruh aparatur desa memiliki kompetensi komprehensif dalam tata laksana kearsipan—mulai dari tahap penciptaan, pencatatan agenda, preservasi, hingga pemeliharaan dokumen secara sistematis demi mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Fahriadi)
