MEDIATIPIKOR.COM – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, mengusut dugaan praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui transaksi pengadaan buku di sejumlah sekolah.
Desakan tersebut menyusul pemberitaan Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) terkait dugaan pengondisian belanja buku dana BOS di Kabupaten Aceh Barat. Dalam pemberitaan itu, mencuat dugaan permintaan cashback kepada penerbit yang disebut-sebut mencapai 45 persen dari nilai transaksi.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Karena itu, penggunaannya harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian transaksi, mulai dari pihak yang mengarahkan pembelian buku, penentuan penerbit atau penyedia, hingga dugaan aliran dana cashback kepada pihak tertentu.
“Jangan hanya memeriksa penerbit buku. Penyidik juga harus menelusuri siapa yang mengatur pembelian, siapa yang mengarahkan sekolah membeli buku tertentu, siapa yang meminta cashback, dan ke mana aliran uang tersebut bermuara,” tegas Nasruddin.
Ia menilai, apabila dugaan cashback hingga 45 persen itu terbukti, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran dalam transaksi pengadaan, melainkan patut didalami sebagai indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Jika benar hampir separuh nilai transaksi dikembalikan kepada pihak tertentu, tentu harus dipertanyakan berapa besar anggaran yang benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan buku siswa,” ujarnya.
TTI meminta penyidik tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun pengaruh dalam pengelolaan dana BOS, termasuk pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, penerbit, distributor, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam pengondisian transaksi.
Selain itu, TTI meminta dugaan pencatutan nama aparat penegak hukum dalam komunikasi dengan penerbit, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan LANA, turut ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.
Nasruddin mengatakan kepala sekolah perlu diberikan ruang untuk menyampaikan informasi secara terbuka, terutama jika terdapat arahan, tekanan, atau intervensi dalam menentukan penyedia buku.
“Jangan sampai kepala sekolah hanya dijadikan pelaksana dari transaksi yang sudah dikondisikan pihak lain. Penyidik harus menggali apakah pembelian dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah atau karena adanya arahan dari pihak tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, TTI mendorong pemeriksaan belanja buku yang bersumber dari dana BOS tidak hanya dilakukan di Aceh Barat, tetapi juga diperluas ke kabupaten/kota lain apabila ditemukan indikasi praktik serupa.
Menurut TTI, pemeriksaan perlu mencakup dokumen pengadaan, kewajaran harga, identitas penyedia, bukti pembayaran, kesesuaian barang yang diterima sekolah, serta kemungkinan adanya aliran dana di luar nilai transaksi resmi.
TTI juga mendorong Inspektorat dan BPKP melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing. Jika ditemukan indikasi tindak pidana atau kerugian keuangan negara, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
“Setiap rupiah dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pihak yang memotong, mengondisikan transaksi, atau mengambil keuntungan secara melawan hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan tanpa pandang bulu,” tegas Nasruddin.
Ia menambahkan, pengusutan dugaan penyimpangan dana BOS harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
TTI menegaskan dana BOS merupakan hak peserta didik yang harus digunakan untuk menunjang kualitas pendidikan, bukan menjadi ruang mencari keuntungan pribadi melalui praktik pengadaan yang tidak transparan.
“Jangan biarkan anggaran pendidikan menjadi bancakan. Sekolah membutuhkan buku untuk mendukung proses belajar siswa, bukan menjadi sarana memperkaya pihak-pihak tertentu,” pungkas Nasruddin Bahar.
