Menurut Nasruddin, keberpihakan kepada penangkar lokal bukan berarti pemerintah boleh mengabaikan standar mutu, sertifikasi, dan kejelasan asal-usul benih. Sebab, kualitas bibit sangat menentukan keberhasilan program bantuan dan produktivitas pertanian masyarakat.
“Kami mendukung penangkar lokal yang profesional, bukan praktik pengadaan bibit tanpa kejelasan asal-usul dan sertifikasi. Bibit bantuan harus benar-benar bermutu agar tidak merugikan petani penerima,” tegasnya.
TTI Minta Proses Pengadaan Dibuka Transparan
Lebih lanjut, TTI meminta Kementerian Pertanian membuka informasi secara transparan terkait kebutuhan bibit, spesifikasi teknis, persyaratan sertifikasi, kapasitas produksi penangkar, identitas penyedia, hingga mekanisme pemeriksaan mutu dan distribusi bantuan.
Transparansi tersebut dinilai penting agar pelaku usaha pembibitan di Aceh memiliki akses informasi yang sama dan kesempatan bersaing secara terbuka dalam proses pengadaan.
TTI juga menyatakan akan mengawal pelaksanaan pengadaan bibit bantuan pertanian di Aceh untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat nyata bagi petani dan perekonomian daerah.
“TTI berdiri bersama pengusaha lokal yang jujur dan profesional. Kita ingin uang negara menghasilkan bibit berkualitas, petani memperoleh manfaat, dan ekonomi Aceh ikut tumbuh. Jangan sampai bantuan untuk petani justru menjadi ladang keuntungan pihak tertentu dengan mengorbankan mutu bibit,” pungkas Nasruddin Bahar.
