2. Dokumen penganggaran dan kode rekening penggunaan bantuan dalam APBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
3. Daftar paket pekerjaan yang dibiayai, termasuk nama kegiatan, lokasi, nilai kontrak, dan perusahaan pelaksana.
4. Progres fisik dan keuangan masing-masing kegiatan hingga 10 November 2026.
5. Hasil pengawasan Inspektorat serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut.
TTI menilai transparansi sangat penting karena dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana.
“Bantuan Rp30 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan pemerintah. Dana itu memiliki tujuan kemanusiaan, yakni mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Karena itu, penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik, dan keuangan,” lanjut Nasruddin.
TTI Dorong Pengawasan Inspektorat dan Aparat Berwenang
TTI meminta Inspektorat Kabupaten Bireuen melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan tersebut, termasuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, serta realisasi anggaran.
Jika kemudian ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti memadai, TTI mendorong aparat pengawasan dan penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.
“TTI tidak menuduh dana Rp30 miliar tersebut hilang ataupun disalahgunakan. Yang kami tuntut adalah keterbukaan. Pemerintah harus mampu menjelaskan keberadaan dana, peruntukannya, dan hasil nyata yang diterima masyarakat,” pungkas Nasruddin Bahar.
TTI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan klarifikasi resmi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
