MEDIATIPIKOR.COM – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, yang menyebut kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dalam keadaan “baik-baik saja” mendapat sorotan dari Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr Usman Lamreung.
Menurut Usman, pernyataan tersebut sulit diterima publik jika melihat sejumlah persoalan yang masih tampak dalam tubuh birokrasi Aceh Besar, mulai dari jabatan strategis yang belum terisi definitif, dominasi posisi Pelaksana Tugas (Plt), hingga adanya pejabat yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kalau kita melihat fakta di lapangan, masih banyak kursi strategis yang kosong atau diisi Plt. Bahkan ada pejabat yang mundur. Kondisi seperti ini tidak bisa begitu saja disebut sebagai dinamika biasa. Ini menunjukkan adanya persoalan dalam stabilitas dan tata kelola birokrasi,” kata Usman, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, birokrasi yang sehat seharusnya ditandai oleh kepastian kepemimpinan, soliditas internal aparatur, serta kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan secara cepat dan efektif.
Namun, menurutnya, kondisi yang terjadi di Aceh Besar justru mengarah pada ketidakpastian administrasi yang berpotensi mengganggu koordinasi internal hingga pelayanan publik.
“Dalam tata kelola pemerintahan, terlalu lama mempertahankan pola Plt menunjukkan konsolidasi birokrasi belum tuntas. Dampaknya bukan hanya pada internal ASN, tapi juga terhadap efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Usman mengakui bahwa proses pengisian jabatan memang harus melalui tahapan regulasi dan mekanisme administrasi yang berlaku.
Namun demikian, ia menilai publik tetap memiliki hak untuk mempertanyakan lambannya penataan birokrasi, terlebih pemerintahan saat ini telah memasuki tahun kedua masa kerja.
“Alasan regulasi tentu dapat dipahami. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya, kenapa hingga tahun kedua pemerintahan penataan birokrasi belum selesai?” katanya.
