“Kalau yang dirotasi itu-itu saja, bukan penyegaran namanya. Kita butuh pejabat yang benar-benar mampu menjalankan RPJMD dan mewujudkan program bupati di lapangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, menunda mutasi dengan alasan menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak seharusnya dijadikan alasan.
“Kalau memang butuh rekomendasi, segera komunikasikan. Jangan sampai pemerintahan berjalan lambat hanya karena menunggu,” pungkas M. Nur.”(Tjut)
ARAH juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Aceh diminta membuka…
Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kamtibmas jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day),…
Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya meraih tiga penghargaan, yakni Juara Harapan I Penilaian…
Rakorda yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menjadi forum konsolidasi strategi…
“Selain pada keterampilan teknis, program ini juga berperan dalam membangun karakter kerja yang disiplin dan…
Ia menambahkan, forum seperti ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman serta solusi menghadapi tantangan…
