‎Dugaan Pungli Berkedok Qurban di Disdik Aceh Besar Menguat, APH Diminta Usut Aktor dan Aliran Dana

“Satgas Saber Pungli harus bekerja maksimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Jangan ada ruang bagi praktik pungutan liar di lingkungan pendidikan Aceh Besar,” tuturnya M. Nur, di Lambaro, Rabu, (3/6/2026).
‎
‎YARA juga meminta Satgas Saber Pungli agar menelusuri secara transparan alur pengumpulan dana, pihak yang memberi instruksi serta pihak yang menerima dan mengelola dana tersebut.
‎
‎Hingga berita ini ditayang media ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Rahmawati, belum memberikan penjelasan resmi terkait tujuan, dasar hukum, maupun mekanisme pengumpulan dana qurban tersebut.
‎
‎Ketiadaan klarifikasi itu semakin memunculkan pertanyaan publik dan memperkuat tuntutan agar persoalan ini diusut secara terbuka.
‎
‎Sejumlah kalangan menilai APH perlu segera turun tangan agar polemik ini tidak berkembang menjadi preseden buruk di dunia pendidikan.
‎
‎Dugaan adanya tekanan struktural terhadap kepala sekolah untuk menyetor dana juga dinilai harus menjadi perhatian serius dalam proses penyelidikan.
‎
‎“Persoalan ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai praktik yang diduga tidak memiliki dasar hukum justru dianggap sebagai hal yang wajar di lingkungan pendidikan,” ujar salah satu sumber.
‎
‎Di sisi lain, Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, didesak mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Tindakan tersebut dinilai sejalan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
‎
‎“Jika terbukti ada pungutan berkedok qurban yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan, maka itu bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tetapi telah mencederai kepercayaan publik.
‎
‎Pejabat yang terlibat harus dicopot dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
‎
‎Praktik pengumpulan dana tanpa dasar hukum yang jelas, terlebih jika disertai unsur tekanan atau instruksi struktural, dinilai berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar.
‎
‎Karena itu, publik kini menunggu keberanian APH dan Satgas Saber Pungli serta ketegasan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan dunia pendidikan bersih dari praktik penyalahgunaan kewenangan.