MEDIATIPIKOR.COM – Dugaan keterlibatan pihak di luar struktur pemerintahan dalam proses pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menjadi sorotan.
Aparat penegak hukum (APH) didesak menelusuri kemungkinan adanya intervensi oknum yang mengatasnamakan Tim Sukses (Timses) kepala daerah dalam menentukan perusahaan pelaksana proyek.
Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama jika terdapat pihak yang diduga ikut memengaruhi penentuan pemenang tender, mengatur perusahaan penyedia, hingga mengarahkan distribusi paket pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Tokoh masyarakat Aceh Besar, Rusdi, S.H., meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Polda Aceh melakukan penelusuran terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Aceh Besar, khususnya Tahun Anggaran 2025–2026.
“Kami meminta Kejati Aceh dan Polda Aceh menelusuri proyek-proyek di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Periksa perusahaan yang berulang kali memenangkan pekerjaan, bagaimana proses tender berlangsung, serta apakah ada pihak tertentu yang diduga memengaruhi proses tersebut,” ujar Rusdi.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.
Berdasarkan informasi dan keluhan yang berkembang di masyarakat, terdapat sejumlah indikasi yang dinilai perlu diklarifikasi dan ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan adanya penentuan calon pemenang sebelum proses tender berlangsung.
Informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, tahapan pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kedua, dugaan keterkaitan ant perusahaan penyedia serta praktik pinjam bendera. Perusahaan yang berulang kali memenangkan paket pekerjaan perlu ditelusuri dari sisi kepemilikan, pengurus, alamat kantor, tenaga teknis, hingga kemungkinan hubungan kepentingan dengan peserta tender lainnya.
Ketiga, dugaan pengaturan paket pekerjaan melalui APBK Perubahan. Proses perubahan anggaran perlu dipastikan tetap berpedoman pada kebutuhan pembangunan, skala prioritas, serta mekanisme penganggaran dan pengadaan yang berlaku.
Rusdi menegaskan, sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya keterlibatan langsung kepala daerah, melainkan mendorong transparansi dan memastikan tidak ada intervensi pihak di luar kewenangan pemerintahan.
“Kami tidak sedang menuduh Bupati terlibat langsung. Namun, sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggung jawab memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja sesuai aturan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses pengadaan justru dipengaruhi jaringan informal di luar struktur pemerintahan,” tegasnya.
Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur prinsip pengadaan yang transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti persekongkolan tender, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dasar itu, masyarakat meminta Kejati Aceh dan Polda Aceh menelusuri proses pengadaan proyek Pemkab Aceh Besar Tahun Anggaran 2025–2026, memeriksa pola kemenangan perusahaan penyedia, mengklarifikasi dugaan praktik pinjam bendera, serta mendalami kemungkinan intervensi pihak luar dalam penentuan pemenang tender.
Selain itu, Pemkab Aceh Besar juga diharapkan membuka informasi pengadaan kepada masyarakat, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum Pengadaan (RUP), proses tender melalui LPSE, nilai kontrak, hingga identitas perusahaan penyedia sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemkab Aceh Besar mengenai dugaan intervensi dalam proses pengadaan proyek tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang berkembang di masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa APBK merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Transparansi pengadaan dan pengawasan yang independen diperlukan agar seluruh proyek pembangunan di Aceh Besar berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik.





