MEDIATIPIKOR.COM – Menjelang proses tender sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, muncul berbagai informasi dan keluhan dari sejumlah kalangan terkait dugaan adanya pihak tertentu yang memiliki pengaruh kuat terhadap distribusi proyek pemerintah daerah.
Sejumlah sumber dari kalangan kontraktor dan pelaku usaha mengaku mendengar adanya sosok berinisial M yang disebut-sebut memiliki pengaruh dalam proses pengadaan barang dan jasa di beberapa instansi pemerintah. Namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi maupun bukti yang dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
Salah seorang kontraktor berinisial H mengaku mendengar informasi bahwa sejumlah rekanan merasa perlu menjalin komunikasi dengan pihak tertentu sebelum mengikuti proses pengadaan proyek pemerintah.
“Informasi seperti itu memang berkembang di kalangan rekanan. Namun tentu perlu dibuktikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” ujarnya kepada Media TIPIKOR, Selasa (10/6/2026).
Menurutnya, isu yang berkembang lebih banyak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-katalog dibandingkan proyek konstruksi fisik.
Sementara itu, beberapa sumber lain yang mengaku pernah terlibat dalam tim pemenangan pada tingkat kecamatan juga menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi yang mereka nilai kurang memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak dalam mengakses peluang pekerjaan pemerintah.
Mereka menduga terdapat kelompok tertentu yang lebih dominan dalam mengelola atau memperoleh paket pekerjaan pemerintah, baik melalui mekanisme penunjukan langsung, e-katalog, maupun tender. Namun demikian, klaim tersebut masih sebatas pengakuan narasumber dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
“Harapan kami, jika memang ada persoalan dalam tata kelola proyek, semuanya dapat dibuka secara transparan sehingga tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menanggapi informasi yang berkembang tersebut, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta aparat pengawas internal pemerintah serta aparat penegak hukum melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran berbagai dugaan yang beredar di tengah masyarakat.
