Untuk itu, SAPA meminta Polda Aceh memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam persoalan tersebut, termasuk mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Selain itu, SAPA juga mendesak agar seluruh kepala SMA dan SMK penerima Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana dipanggil untuk dimintai keterangan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.
“Kepala sekolah harus diminta keterangan. Dari sana akan terlihat apakah benar ada permintaan fee atau tidak. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya sebatas isu tanpa ada upaya mengungkap kebenaran,” tegas Fauzan.
Menurutnya, pengusutan yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan institusi penegak hukum.
“Jika ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Jangan ada perlindungan terhadap pihak tertentu. Pendidikan Aceh harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat,” tutup Fauzan.
