MEDIATIPIKOR.COM – Masyarakat Kabupaten Aceh Besar berharap Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Aceh Besar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
Keterlibatan APH dinilai penting untuk memastikan proses kerja pansus berlangsung secara transparan, objektif, dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menelusuri berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, sinergi antara DPRK dan aparat penegak hukum akan memperkuat kredibilitas pansus. Selain menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong tindak lanjut terhadap setiap temuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap pansus tidak bekerja sendiri. Perlu ada sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Polres dan Kejari agar setiap temuan dapat diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar tokoh masyarakat Aceh Besar, Rusdi. SH, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan APH sejak awal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil kerja pansus. Langkah tersebut juga diyakini dapat meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan.
