Pandangan serupa disampaikan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Mereka menginginkan pansus bekerja secara terbuka, profesional, dan independen, dengan menjadikan aparat penegak hukum sebagai mitra strategis dalam mengungkap fakta secara menyeluruh.
“Jika Polres dan Kejari dilibatkan sejak awal, hasil kerja pansus akan lebih kredibel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Rusdi
Lebih lanjut Ruadi mengatakan, masyarakat berharap DPRK Aceh Besar dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dengan terjalinnya sinergi antara DPRK dan aparat penegak hukum, setiap persoalan yang ditangani pansus diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
