Usman mengingatkan, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap lingkungan hidup.
Praktik tersebut, katanya, berpotensi merusak daerah aliran sungai, memicu degradasi hutan, hingga menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kami berharap penanganan tambang ilegal menjadi salah satu prioritas utama Kapolda Aceh. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang semakin meluas,” ujarnya.
Ia menambahkan, respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat akan menjadi tolok ukur keseriusan Polda Aceh dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Aceh.
“Penegakan hukum yang tegas bukan hanya penting untuk menjaga kewibawaan institusi kepolisian, tetapi juga memastikan kekayaan sumber daya alam Aceh tidak terus dieksploitasi secara melawan hukum dengan mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat,” tutup Usman.
