MEDIATIPIKOR.COM – Dugaan praktik pembagian proyek di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Besar kembali mencuat. Berdasarkan hasil penelusuran investigatif, ditemukan indikasi adanya pola yang diduga mengarah pada pembagian paket pekerjaan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan lingkaran kekuasaan.
Dari informasi yang dihimpun, terdapat pola berulang dalam penentuan pelaksana sejumlah proyek di beberapa OPD.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa sebagian paket pekerjaan tidak sepenuhnya melalui mekanisme pengadaan yang terbuka, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sejumlah narasumber yang mengaku mengetahui dinamika internal pemerintahan menyebut sejumlah proyek diduga telah “dikondisikan” sejak tahap awal.
Paket-paket pekerjaan itu, menurut mereka, diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa, pendukung kepala daerah, maupun individu yang terlibat dalam tim pemenangan pada pemilihan kepala daerah.
“Sudah menjadi rahasia umum. Ada paket-paket yang memang diarahkan. Siapa dapat apa, itu sudah dibagi sejak awal,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain keterangan narasumber, media ini juga menemukan adanya nama-nama tertentu yang muncul secara berulang sebagai pelaksana proyek di sejumlah OPD yang berbeda.
Meski temuan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum, pola itu memunculkan pertanyaan mengenai independensi proses pengadaan serta kemungkinan adanya intervensi di luar mekanisme yang semestinya.
Media ini juga memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum tim sukses dalam proses penentuan pelaksana proyek. Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta persaingan usaha yang sehat.
Secara hukum, pengondisian proyek merupakan persoalan yang serius. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi apabila terbukti dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut, termasuk pemerintah daerah dan OPD terkait, belum memberikan tanggapan resmi.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan memastikan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan prinsip jurnalistik.
