“Setiap rupiah APBK merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Prioritas belanja harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan memperbesar fasilitas pejabat,” tegasnya.
YARA juga mengingatkan agar hasil pemeriksaan BPK tidak dipandang sekadar sebagai catatan administratif. Sebaliknya, temuan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Muhammad Nur menilai masyarakat masih menantikan terobosan konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta membenahi tata kelola pemerintahan.
Karena itu, YARA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar agar setiap kebijakan belanja benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
“Temuan BPK harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan anggaran. Pemerintah daerah dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas belanja sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menambah fasilitas pejabat,” pungkasnya.
