Mereka berharap pihak manajemen dapat memberikan penjelasan resmi mengenai dasar perhitungan, besaran insentif, serta kriteria penerima jasa medis agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan pegawai.
Selain itu, sejumlah pegawai menyoroti informasi mengenai besaran realisasi anggaran rumah sakit yang beredar di internal. Mereka menyebut angka realisasi anggaran tahun 2023 sekitar Rp285 miliar, tahun 2024 sekitar Rp310 miliar, dan tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp335 miliar.
Menurut mereka, informasi tersebut perlu dijelaskan secara resmi oleh pihak rumah sakit agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat maupun pegawai.
Para pegawai berharap apabila terdapat audit, pemeriksaan tersebut juga mencakup pengelolaan pendapatan rumah sakit, termasuk dana yang bersumber dari APBD, BPJS Kesehatan, maupun sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka menegaskan aspirasi yang disampaikan bertujuan mendorong perbaikan tata kelola keuangan rumah sakit agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional, serta bukan untuk menyudutkan pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli maupun BPJS Kesehatan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para pegawai tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak manajemen rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Pidie, serta BPJS Kesehatan. Redaksi akan memuat hak jawab maupun penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
