TTI menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan BUMN mengerjakan proyek yang memang membutuhkan teknologi tinggi, kemampuan khusus, modal besar atau tingkat risiko yang tidak mampu ditangani perusahaan kecil.
Namun pemerintah harus dapat membuktikan bahwa penggabungan paket bernilai ratusan miliar benar-benar berdasarkan kebutuhan teknis dan bukan sekadar kebijakan administratif.
Aceh Dapat Triliunan, Pengusaha Lokal Dapat Apa?
Bagi TTI, program rehab-rekon Aceh tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek pembangunan fisik. Anggaran tersebut juga seharusnya menjadi instrumen pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha lokal.
“Aceh memperoleh anggaran pembangunan sangat besar, tetapi jangan sampai uangnya hanya lewat di Aceh. Infrastruktur berdiri di Aceh, tetapi keuntungan ekonominya justru lebih banyak mengalir keluar daerah.” Katanya.
Karena itu TTI mendesak pemerintah membuka kepada publik sedikitnya daftar seluruh paket rehab-rekon Aceh, nilai kontrak, penyedia utama, metode pemilihan, lokasi pekerjaan, nilai subkontrak serta keterlibatan kontraktor lokal.
TTI juga meminta aparat pengawasan dan lembaga audit mencermati apakah konsolidasi paket benar-benar memberikan efisiensi bagi negara atau justru mempersempit persaingan usaha.
“Publik berhak tahu siapa yang sebenarnya menikmati proyek raksasa rehab-rekon Aceh: masyarakat dan dunia usaha lokal, atau hanya segelintir perusahaan Jangan sampai Aceh menerima proyek triliunan rupiah, tetapi pengusaha Aceh hanya kebagian menjadi penonton.” Pungkas Nasruddin Bahar.
