MEDIATIPIKOR.COM – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti kebijakan pemerintah yang masih memberikan kepercayaan kepada perusahaan BUMN Karya untuk mengerjakan proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah di Aceh, sementara sejumlah perusahaan pelat merah tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan berat.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar, empat BUMN Karya—PT Wijaya Karya, PT PP, PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya—dilaporkan mencatat total kerugian sekitar Rp25,1 triliun sepanjang 2025.
Kondisi tersebut menurut TTI menimbulkan pertanyaan serius, terutama ketika pemerintah tengah menggelontorkan anggaran sangat besar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mempertanyakan mengapa pekerjaan yang secara teknis masih dapat dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi daerah justru dikemas menjadi paket bernilai sangat besar dan kemudian dipercayakan kepada BUMN.
“Jangan karena paket digabung menjadi ratusan miliar kemudian muncul kesan hanya BUMN yang mampu mengerjakannya. Yang harus dilihat adalah jenis dan tingkat kompleksitas pekerjaannya, bukan hanya besarnya nilai kontrak,” ujar Nasruddin.
TTI menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar penetapan paket, metode pemilihan penyedia, kemampuan keuangan perusahaan, kapasitas pekerjaan yang sedang berjalan, serta pola pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Sorotan menjadi semakin penting apabila nantinya pekerjaan utama justru kembali dilaksanakan oleh kontraktor lokal melalui mekanisme subkontrak.
“Kalau akhirnya kontraktor lokal juga yang mengerjakan pekerjaan di lapangan, maka pertanyaannya sederhana: mengapa sejak awal mereka tidak diberikan ruang untuk berkompetisi langsung?” katanya.
Menurut TTI, pola paket yang terlalu besar berpotensi membuat pengusaha lokal hanya menjadi penonton atau pelaksana lapangan, sementara kendali kontrak dan margin utama berada pada perusahaan besar.
