MEDIATIPIKOR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri informasi mengenai dugaan permintaan fee hingga 10 persen kepada rekanan dalam proses pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Informasi tersebut disampaikan seseorang yang mengaku sebagai bagian dari tim sukses dan meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku kecewa dan menyebut mendapat informasi dari kalangan rekanan terkait dugaan praktik fee proyek tersebut.
Selain proyek, informasi yang beredar juga menyoroti pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan konsumsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Menurut sumber tersebut, informasi itu perlu diverifikasi aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat bukti mengenai permintaan maupun pemberian fee dalam proses pengadaan.
“Kalau benar ada kewajiban fee 10 persen, perlu ditelusuri siapa yang meminta, kepada siapa diberikan, bagaimana mekanismenya, dan ke mana aliran uangnya,” ujarnya.
Ia menilai penelusuran penting dilakukan agar isu yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti sebagai rumor. Sebaliknya, jika informasi tersebut tidak memiliki bukti, maka perlu diberikan klarifikasi secara terbuka.
Sorotan juga diarahkan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemeriksaan, menurutnya, tidak cukup hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga perlu mencermati pola pengadaan, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, pemenang tender, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.
“Jangan sampai orang yang mempertanyakan dugaan penyimpangan justru ditekan, sementara substansinya tidak pernah diperiksa. Kalau informasinya salah, buktikan salah. Kalau benar, tindak sesuai hukum,” katanya.
Desakan agar KPK melakukan penelusuran tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana atau menyatakan pihak tertentu bersalah. Kebenaran informasi mengenai dugaan fee 10 persen tetap membutuhkan verifikasi dan bukti dari aparat yang berwenang.
Jika tidak terbukti, klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun apabila ditemukan bukti yang cukup, penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
TTI Soroti Proses Tender
Sorotan terhadap proses pengadaan di Aceh Besar juga disampaikan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pihaknya meminta Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris menunjukkan komitmen yang disampaikan sejak awal menjabat, khususnya terkait tidak adanya pemberian fee dalam urusan proyek pemerintah.
