TTI kemudian menyoroti paket pengadaan buku. RUP 66481441, Pengadaan Buku Ajar Program Pemberantasan Buta Baca Al-Qur’an untuk Siswa SMK, tercatat memiliki pagu Rp2.836.799.700.
Nilai yang sama juga tercantum pada RUP 66481440, Pengadaan Buku Muatan Lokal SMK Berdampak Bencana, yakni Rp2.836.799.700.
Sementara itu, paket dengan pagu terbesar dari daftar yang disoroti TTI adalah RUP 66481377, Pengadaan Buku Muatan Lokal SMA Berdampak Bencana, dengan pagu Rp6.619.199.300.
Paket lainnya, RUP 66481345, Pengadaan Meubelair Siswa SMA Negeri di Aceh Besar, memiliki pagu Rp4 miliar.
Menurut TTI, sejumlah kondisi tersebut perlu dijelaskan oleh pihak terkait, terutama mengenai dasar penetapan pagu dan kebutuhan masing-masing paket.
TTI mencatat sedikitnya terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi, antara lain informasi uraian dan spesifikasi pekerjaan dalam SiRUP, penggunaan metode E-Purchasing, kesamaan nilai pagu pada tiga paket laboratorium, serta kesamaan nilai pada dua paket pengadaan buku dengan nama paket berbeda.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka spesifikasi teknis, volume barang, harga satuan, HPS atau perkiraan harga, daftar sekolah penerima, produk katalog yang dipilih, hasil negosiasi serta nama penyedia masing-masing paket,” kata Nasruddin.
Ia menegaskan, sorotan tersebut bukan semata-mata terhadap besarnya anggaran, tetapi pada pentingnya keterbukaan informasi agar proses pengadaan dapat diuji publik.
“Jangan sampai anggaran puluhan miliar hanya terlihat besar di angka, tetapi publik tidak bisa melihat secara jelas apa yang sebenarnya dibeli,” ujarnya.
TTI berharap Dinas Pendidikan Aceh memberikan penjelasan mengenai paket-paket tersebut sekaligus memastikan seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan dari Dinas Pendidikan Aceh mengenai sorotan TTI tersebut.
