Skandal yang membayangi program MBG ini terbilang kompleks. Penyidik Kejagung menemukan beragam indikasi penyimpangan sejak program bergulir pada 2025.
Pola korupsi diduga mencakup praktik jual beli titik SPPG, afiliasi yayasan mitra yang bermasalah, hingga mark-up dalam pengadaan barang penunjang, termasuk pengadaan motor listrik dan perlengkapan piring ompreng.
Tak hanya itu, tiga mantan petinggi BGN yang telah berstatus tersangka juga diduga kuat menilap dana insentif SPPG. Padahal, pemerintah mengalokasikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk tiap unit SPPG demi memastikan kelancaran operasional gizi anak-anak.
Sita Aset Rp8,43 Miliar Milik Tersangka
Seiring pemeriksaan saksi yang maraton, Kejagung terus memburu aset hasil kejahatan para tersangka untuk memulihkan kerugian negara.
Pada 4 September 2026, penyidik berhasil menyita berbagai aset bernilai fantastis dari para tersangka dengan total nominal mencapai Rp8,43 miliar. Penyitaan ini berlandaskan surat perintah penyidikan perkara tata kelola MBG yang terbit sejak 29 Mei 2026.
Kejagung memastikan seluruh proses hukum dalam penanganan kasus korupsi MBG ini berjalan secara profesional, transparan, dan terukur, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pemanggilan pihak swasta seperti CV MNP menjadi sinyal kuat bahwa Kejagung siap membongkar skandal ini hingga ke akar-akarnya.
