Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pengusutan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Penyidikan yang bergulir kini makin tajam menyasar keterlibatan pihak swasta yang masuk dalam rantai bisnis program prioritas tersebut.
Pada Senin 14 September 2026, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa seorang saksi berinisial IS dari CV MNP terkait penyimpangan tata kelola MBG di BGN anggaran 2025 hingga 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan pemanggilan saksi dari sektor swasta ini krusial untuk memperjelas alur transaksi dan pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Masuknya nama saksi dari CV MNP menunjukkan penyidik tak berhenti pada pejabat internal BGN. Kejagung bergerak sistematis menyisir seluruh ekosistem MBG, mulai dari yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), vendor pengadaan, pemasok ompreng, hingga jajaran pegawai BUMN.
Maraton pemeriksaan saksi memang gencar dilakukan belakangan ini. Pada 8 September 2026, penyidik memeriksa lima saksi yang tiga di antaranya merupakan insan BUMN. Sehari setelahnya, enam saksi kembali dipanggil untuk membedah urusan pengadaan dan operasional teknis program MBG.
Langkah ini dilakukan di tengah penguatan konstruksi perkara yang telah menjerat tujuh orang tersangka. Tiga di antaranya merupakan petinggi BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Modus Jual Beli Titik hingga Tilap Insentif
