Masyarakat belajar dari pengalaman pemekaran daerah lain di Aceh. APBD Aceh Besar masih menghadapi tekanan fiskal, TKD dipotong pusat, dan jalan rusak di mana-mana.
“Aceh Besar sebagai daerah induk saja masih susah, apalagi kalau dipotong menjadi Aceh Raya. Takutnya kantor bupati baru megah, rakyatnya tetap miskin,” ujar warga Leupung.
TANGGAPAN PRO-PEMEKARAN:
Di sisi lain, Panitia Percepatan Aceh Raya tetap optimistis. Mereka menilai DOB sebagai jalan untuk mendekatkan pelayanan. Jarak Lhoong–Jantho mencapai 90 kilometer, sementara warga harus menghabiskan waktu seharian untuk mengurus KTP. Potensi tambang, pariwisata Lhoknga, dan pelabuhan dinilai perlu dikelola oleh kabupaten sendiri.
Pesimisme publik ini menjadi alarm serius bagi perjuangan Aceh Raya. Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap janji politik eksekutif perlu dijawab dengan bukti, bukan sekadar pernyataan.
Bupati Syech Muharram membutuhkan lebih dari sekadar foto di Jakarta. Masyarakat menuntut:
– Transparansi: Publikasikan naskah akademik DOB Aceh Raya.
– Roadmap Jelas: Jelaskan sejauh mana proses di Kemendagri dan apakah usulan DOB telah memiliki nomor registrasi.
– Jangan Jual Isu: Jangan jadikan Aceh Raya sebagai tameng untuk menutupi persoalan tambang Jantho, jalan rusak, dan anggaran MTQ.
Jika tidak, DOB Aceh Raya berisiko tercatat dalam sejarah hanya sebagai alat mobilisasi politik setiap lima tahun, bukan perjuangan tulus untuk kesejahteraan rakyat.
