Minta Pemerintah Buka Rincian Data
TTI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait membuka informasi pelaksanaan kedua program tersebut kepada publik.
Informasi yang perlu disampaikan meliputi daftar sekolah penerima bantuan, besaran anggaran setiap sekolah, rincian paket pekerjaan, identitas penyedia atau kontraktor, metode pengadaan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, progres fisik, realisasi keuangan, hingga hasil pemeriksaan dan pengawasan.
Nasruddin menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah potensi penyimpangan, terutama karena kedua program tersebut melibatkan anggaran publik dalam jumlah triliunan rupiah.
TTI Siapkan Penelusuran Paket Pengadaan
Sebagai tindak lanjut, TTI menyatakan akan menelusuri data perencanaan dan pelaksanaan pengadaan kedua program tersebut.
Penelusuran akan difokuskan pada kesesuaian data SiRUP, LPSE, dan e-Katalog dengan dokumen kontrak serta kondisi pekerjaan di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, maupun dugaan penyimpangan lainnya, TTI akan meminta klarifikasi kepada instansi terkait. Hasil telaah juga akan disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
“Anggaran pendidikan sebesar Rp4,44 triliun bukan angka kecil. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin program yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan dan memulihkan fasilitas sekolah pascabencana justru kehilangan efektivitas akibat lemahnya transparansi dan pengawasan,” tegas Nasruddin.
TTI menegaskan, pemantauan awal tersebut bukan merupakan kesimpulan adanya tindak pidana. Setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, pengecekan lapangan, serta audit oleh lembaga yang berwenang.
