Oleh: Dr. Usman Lamreung
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik)
Persoalan belum hadirnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang representatif di Aceh Besar bukan masalah baru. Gagasan pembangunan RSUD baru telah dimulai pada masa pemerintahan Bupati Mawardi Ali, dengan rencana lokasi di kawasan Siron, Kecamatan Ingin Jaya. Rencana tersebut diwarnai polemik pembebasan lahan, ketidaksiapan dokumen perencanaan, dan ketidakjelasan realisasi pembangunan.
Pada 2021, DPRK mengalokasikan Rp10 miliar untuk pembangunan RSUD tipe C, tetapi rencana tersebut dikabarkan tidak terealisasi akibat persoalan kesiapan lahan. Fraksi Partai Aceh bahkan pernah menyoroti persoalan pembebasan lahan Siron dan menyebut angka Rp15 miliar terkait anggaran pembebasan lahan. Hingga berakhirnya pemerintahan Mawardi Ali, rumah sakit yang dijanjikan belum terwujud.
Pemerintahan sekarang jamgan mengulangi kegagalan tersebut. Pembangunan RSUD representatif harus menjadi kebutuhan dasar dan agenda berkelanjutan, bukan proyek politik yang berhenti saat kepala daerah berganti. Bupati dan DPRK harus memiliki komitmen bersama untuk mengevaluasi dan menuntaskan program ini. Aceh Besar patut bercermin, bahkan merasa malu ketika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang telah memiliki fasilitas RSUD lebih representatif.
Ironisnya, masyarakat Aceh Besar masih banyak bergantung pada rumah sakit di Banda Aceh, termasuk RSUD Meuraxa, untuk memperoleh pelayanan rujukan. Kabupaten dengan wilayah luas dan penduduk lebih dari 400 ribu jiwa seharusnya mampu menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang memadai di daerah sendiri.
Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD 2025–2045 mencatat proyeksi penduduk sebanyak 434.042 jiwa pada 2025 dan 539.943 jiwa pada 2045. Dokumen tersebut juga memproyeksikan kebutuhan empat rumah sakit serta mencantumkan rencana relokasi RSUD dari Kecamatan Indrapuri ke Ingin Jaya.
Profil Sistem Informasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan masih mencatat RSUD Aceh Besar berstatus kelas C, dengan luas tanah sekitar 3.623 meter persegi dan luas bangunan 1.572 meter persegi. Data ini menunjukkan tantangan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat di 23 kecamatan.
Artinya, pemerintah sebenarnya telah mengetahui kebutuhan tersebut. Bahkan, pada Agustus 2025, Bupati Aceh Besar melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan membahas pengembangan RSUD dan peningkatan menjadi tipe B. Namun, publik berhak bertanya: sejauh mana tindak lanjutnya? Apakah master plan, studi kelayakan, kepastian lahan, desain teknis, dan skema pembiayaan sudah tersedia?
Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menunjukkan implementation gap, yaitu kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah tidak boleh terus memproduksi dokumen perencanaan tanpa realisasi yang terukur.
Polemik pembebasan lahan Siron dibiarkan menjadi menggantung hingga saat ini. Angka Rp15 miliar yang pernah disampaikan Fraksi Partai Aceh harus ditelusuri melalui dokumen APBK,
