MEDIATIPIKOR.COM – Dugaan keterlibatan pihak yang mengatasnamakan tim sukses (timses) kepala daerah dalam pengaturan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 mulai menjadi sorotan.
Sejumlah oknum berinisial A.M. dan K. disebut-sebut mendatangi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka diduga ikut memengaruhi penempatan anggaran hingga penentuan paket pekerjaan dalam APBK Perubahan 2026.
Informasi yang berkembang di lingkungan pemerintahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi OPD dalam mengelola anggaran. Apakah penentuan program dan kegiatan masih sepenuhnya berada dalam kewenangan pejabat terkait, atau terdapat dugaan campur tangan pihak di luar struktur pemerintahan?
Seorang sumber internal Pemkab Aceh Besar yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya keresahan sejumlah pejabat OPD. Mereka disebut merasa tidak leluasa dalam menentukan pelaksanaan kegiatan karena munculnya dugaan intervensi dari pihak luar.
“APBK ini diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada pihak luar yang ikut mengatur. OPD seolah hanya menjadi pelaksana keputusan pihak tertentu. Bahkan, penentuan rekanan disebut-sebut sudah diarahkan sebelum proses pengadaan berlangsung,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga membeberkan dugaan pola pengondisian proyek melalui beberapa tahapan. Di antaranya, adanya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diduga telah diarahkan kepada pihak tertentu, penentuan calon rekanan sejak awal, hingga dugaan pengondisian proses tender melalui praktik pinjam bendera perusahaan.
Namun, informasi mengenai dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen anggaran, proses pengadaan, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Jika terbukti, praktik semacam itu berpotensi mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengedepankan transparansi, persaingan sehat, profesionalitas, serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
Pemerhati kebijakan publik Aceh Besar menilai, dugaan campur tangan pihak luar dalam pengelolaan APBK merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan aparat pengawasan.
Menurutnya, APBK merupakan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok maupun kedekatan politik.
“APBK itu uang rakyat, bukan uang tim sukses. Jangan sampai anggaran pembangunan dijadikan sarana membalas jasa politik atau mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Kalau proyek sudah diarahkan sebelum proses pengadaan, tentu prinsip persaingan sehat patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia meminta Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Polres Aceh Besar, dan Inspektorat melakukan penelusuran secara objektif terhadap informasi tersebut
Penelusuran, kata dia, perlu mencakup proses penyusunan APBK Perubahan 2026, penempatan kegiatan dalam DPA masing-masing OPD, penyusunan paket pengadaan, hingga proses tender dan penetapan penyedia.
Selain itu, Bupati Aceh Besar diminta memastikan seluruh OPD menjalankan tugas sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penganggaran serta memastikan tidak ada intervensi pihak yang tidak memiliki kewenangan formal.
Hingga berita ini disusun, Sekda dan Kepala BPKAD Aceh Besar belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan terkait dugaan tersebut. Klarifikasi dari Bupati Aceh Besar maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini juga masih diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Publik juga mendorong Pemkab Aceh Besar membuka informasi DPA setiap OPD, Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta perkembangan tender dan penetapan penyedia melalui kanal resmi pemerintah. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara langsung.
Dugaan ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kejelasan. Jika informasi tersebut tidak benar, pemerintah dan pihak yang disebut perlu memberikan bantahan disertai data. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat berwenang harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Sebab, APBK adalah uang rakyat. Pengelolaannya harus berada dalam koridor kewenangan, bukan dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab formal dalam pemerintahan.
