FokusHukum

Perpol Baru Diterbitkan, Sidang Etik Eks Kapolri Menanti

22
×

Perpol Baru Diterbitkan, Sidang Etik Eks Kapolri Menanti

Sebarkan artikel ini

Terbitnya aturan baru tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai penegakan etik terhadap Listyo Sigit. Pasalnya, statusnya yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri menimbulkan persoalan tersendiri terkait dasar hukum dan kewenangan institusi Polri untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dikaitkan dengan dirinya.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan oleh Kapolri Suyudi pada 16 November 2026 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama. Pengundangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Dalam aturan tersebut, sejumlah ketentuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengalami perubahan. Di antaranya angka 6 Pasal 1, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15, serta penambahan satu ayat baru, yakni ayat (4a) di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15.

Perubahan juga dilakukan terhadap ayat (5) Pasal 19, ayat (3) Pasal 42, ayat (2) Pasal 59, ayat (3) Pasal 74, ayat (4) Pasal 98, ayat (1) Pasal 109, dan ayat (2) Pasal 111.

Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan penegakan Kode Etik Profesi Polri, termasuk mekanisme dan kewenangan Komisi Kode Etik dalam menangani pelanggaran di lingkungan kepolisian.

Dalam konteks dugaan perkara yang menyeret nama Listyo Sigit, keberadaan landasan hukum yang jelas menjadi krusial. Penanganan etik terhadap mantan pejabat tinggi Polri tidak bisa dilepaskan dari ketentuan mengenai status keanggotaan, kewenangan pemeriksaan, serta aturan yang berlaku ketika dugaan pelanggaran terjadi.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 pun menjadi sorotan tersendiri di tengah tuntutan agar penegakan hukum dan etik di tubuh Polri berjalan transparan, tanpa pengecualian berdasarkan jabatan maupun kedudukan seseorang.