MEDIATIPIKOR.COM — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti besarnya nilai pengadaan barang dan jasa melalui metode Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, TTI menemukan 814 transaksi Penunjukan Langsung dengan total nilai sekitar Rp13,05 triliun.
Temuan tersebut merupakan bagian dari 8.179 transaksi pengadaan dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp93,58 triliun.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai besarnya anggaran yang dikelola melalui mekanisme Penunjukan Langsung harus menjadi perhatian serius karena metode tersebut tidak menggunakan proses kompetisi terbuka sebagaimana tender.
“Anggaran Rp13,05 triliun bukan angka kecil. Kementerian PU harus menjelaskan kepada publik apa dasar penggunaan Penunjukan Langsung terhadap ratusan transaksi tersebut, bagaimana proses penetapan penyedianya, dan bagaimana pemerintah menjamin harga pekerjaan tetap wajar serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Nasruddin.
TTI Temukan 257 Pengadaan Langsung di Atas Rp200 Juta
Selain Penunjukan Langsung, TTI mengidentifikasi 257 transaksi Pengadaan Langsung dengan nilai di atas Rp200 juta, termasuk 20 transaksi bernilai lebih dari Rp400 juta.
TTI juga menemukan pola pengelompokan nilai pada 76 transaksi dalam rentang Rp190–200 juta dan 75 transaksi dalam rentang Rp390–400 juta.
Menurut Nasruddin, pola tersebut patut diperiksa lebih mendalam untuk memastikan tidak terjadi praktik pemecahan paket pekerjaan yang bertujuan menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang seharusnya.
“Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme kompetitif justru dipecah menjadi beberapa paket untuk mempermudah penunjukan penyedia tertentu. Pola nilai yang mendekati batas pengadaan harus diuji melalui dokumen perencanaan, kontrak, dan kesamaan ruang lingkup pekerjaan,” ujarnya.
TTI menegaskan bahwa penilaian kepatuhan harus mempertimbangkan jenis pengadaan, ketentuan batas nilai yang berlaku pada tahun 2026, serta pengecualian yang dibenarkan peraturan.
Data 295 Transaksi Senilai Rp41,87 Triliun Belum Mencantumkan Nama Penyedia
Temuan lain yang menjadi sorotan TTI adalah 295 transaksi pengadaan dengan nilai sekitar Rp41,87 triliun yang pada dataset tercatat menggunakan tanda – pada kolom nama penyedia.
TTI meminta Kementerian PU menjelaskan apakah kondisi tersebut disebabkan transaksi yang masih dalam proses pemilihan, belum ditetapkannya penyedia, atau persoalan kelengkapan informasi dalam sistem.
