MEDIATIPIKOR.COM — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan kejelasan penerimaan, pengalokasian, dan penggunaan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, yang diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai posisi anggaran tersebut, termasuk program pembangunan yang dibiayai, mekanisme pengadaan, serta perkembangan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Asahan, bantuan sebesar Rp30 miliar itu telah diserahkan secara simbolis pada 18 Juni 2026, dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen.
“TTI mempertanyakan, setelah hampir lima bulan sejak penyerahan bantuan Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah sejauh mana dana tersebut dimanfaatkan? Masyarakat berhak mengetahui apakah dana sudah masuk ke kas daerah, dialokasikan untuk kegiatan apa saja, siapa pelaksananya, dan bagaimana progres fisiknya,” ujar Nasruddin Bahar.
Mendagri Sebut Realisasi Tambahan TKD Bireuen Masih Nol Persen
Pertanyaan TTI semakin relevan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada Senin, 9 November 2026, mengungkapkan bahwa realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Bireuen untuk pemulihan pascabencana masih tercatat 0 persen.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan penjelasan bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan jalan akan dilakukan pada akhir tahun setelah pekerjaan selesai.
TTI menegaskan bahwa realisasi tambahan TKD sebesar 0 persen tersebut belum dapat secara langsung disamakan dengan realisasi bantuan Rp30 miliar dari Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dokumen anggaran untuk memastikan keterkaitan keduanya.
“Kalau memang anggaran sudah digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan pembayarannya dilakukan pada akhir tahun, tunjukkan kontraknya, lokasi pekerjaannya, nama penyedianya, serta progres fisiknya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besaran bantuan, tetapi tidak mengetahui hasil pembangunan,” tegas Nasruddin.
TTI Minta Pemkab Bireuen Buka Dokumen Penggunaan Dana
TTI meminta Bupati Bireuen bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, dan instansi terkait menjelaskan secara terbuka lima hal penting:
1. Tanggal dan bukti penerimaan dana Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan pada Rekening Kas Umum Daerah Bireuen.
