MEDIATIPIKOR.COM – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti pola distribusi pekerjaan Pengadaan Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Tahun Anggaran 2026.
Hasil analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan menunjukkan adanya konsentrasi transaksi pada sejumlah perusahaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Dari total 1.127 transaksi pengadaan dengan nilai Rp189.963.363.004 atau sekitar Rp189,96 miliar, tercatat 555 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung senilai Rp26.364.647.457 atau Rp26,36 miliar.
Menariknya, dari 555 transaksi tersebut, sebanyak 345 transaksi atau 62,16 persen terkonsentrasi pada 10 perusahaan. Nilai keseluruhan pekerjaan yang diperoleh sepuluh penyedia itu mencapai Rp5.236.071.454 atau sekitar Rp5,24 miliar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan kesempatan bagi penyedia lain, mekanisme pemilihan perusahaan, serta efektivitas pengawasan terhadap pekerjaan yang tersebar di sejumlah satuan kerja.
Berdasarkan data TTI, CV. Gamma Consultant menempati posisi teratas dengan 64 transaksi senilai Rp507.682.410. Berikutnya CV. Bina Design memperoleh 61 transaksi senilai Rp343.923.510, disusul CV. Ascarya Konsultan dengan 59 transaksi senilai Rp379.944.675.
Selanjutnya, CV. Kuta Pasie Design Engineering tercatat memperoleh 33 transaksi senilai Rp323.063.280, sementara Duta Perkasa Consultant mendapatkan 32 transaksi senilai Rp327.713.070. Jumlah yang sama juga diperoleh CV. Duta Engineering Consultant, yakni 32 transaksi dengan nilai Rp250.227.300.
Sementara itu, PT. Duta Nanggroe tercatat memperoleh 18 transaksi senilai Rp356.787.300. CV. Rancang Perkasa mendapatkan 17 transaksi senilai Rp246.073.125, CV. Nakoda Muda memperoleh 15 transaksi senilai Rp2.339.007.484, sedangkan CV. Wahana Utama Consultant mengantongi 14 transaksi senilai Rp161.649.300.
Tiga Konsultan Raup 184 Transaksi
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menaruh perhatian khusus terhadap tiga perusahaan konsultan yang secara keseluruhan memperoleh 184 transaksi Pengadaan Langsung.
CV. Gamma Consultant tercatat mendapatkan pekerjaan pada sembilan satuan kerja, CV. Bina Design pada delapan satuan kerja, dan CV. Ascarya Konsultan pada enam satuan kerja. Jika digabungkan, nilai transaksi ketiganya mencapai Rp1.231.550.595.
Menurut TTI, banyaknya pekerjaan yang diperoleh perusahaan yang sama perlu diikuti penjelasan terbuka mengenai proses pemilihan penyedia dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban kontraktual.
TTI mempertanyakan bagaimana kapasitas personel, tenaga ahli, serta kemampuan teknis perusahaan diperiksa ketika memperoleh puluhan pekerjaan dari sejumlah satuan kerja.
Selain itu, perlu dipastikan apakah tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen kontrak benar-benar terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak digunakan secara bersamaan pada sejumlah proyek yang berpotensi mengganggu kualitas hasil pekerjaan.
TTI menegaskan bahwa perolehan pekerjaan berulang tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, konsentrasi transaksi dalam jumlah besar perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan persoalan persaingan usaha, konflik kepentingan, maupun ketidaktransparanan dalam proses pengadaan.
Pekerjaan Konstruksi Bernilai Ratusan Juta Ikut Disorot
Selain sektor konsultansi, TTI juga menemukan 124 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp20,22 miliar.
Sejumlah pekerjaan tercatat memiliki nilai mendekati Rp400 juta. Di antaranya rehabilitasi ruang kerja Bupati Abdya senilai Rp397,85 juta dan penimbunan lapangan sepak bola Meunasah Sukon sebesar Rp396,32 juta.
TTI juga menyoroti dua pekerjaan normalisasi saluran yang masing-masing bernilai sekitar Rp376 juta dan tercatat diperoleh CV. Putroe Construcksi Mandiri.
Menurut TTI, pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan karakteristik teknis, lokasi, perencanaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan batas nilai Pengadaan Langsung yang berlaku.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah paket-paket pekerjaan tersebut memang memiliki kebutuhan dan keluaran yang berdiri sendiri atau justru merupakan bagian dari satu kesatuan pekerjaan yang dipisahkan.
Jika ditemukan pemisahan pekerjaan yang bertujuan menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang lebih kompetitif, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
TTI Desak Inspektorat Periksa Distribusi Paket
Atas temuan tersebut, TTI meminta Bupati Abdya menginstruksikan Inspektorat melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap proses Pengadaan Langsung, khususnya pada perusahaan yang memperoleh pekerjaan berulang dalam jumlah besar.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat jumlah transaksi dan nilai kontrak.
Inspektorat juga perlu menelusuri dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia, kontrak, hingga bukti penyelesaian pekerjaan.
TTI turut meminta pemeriksaan terhadap kualifikasi tenaga ahli, kemungkinan penggunaan personel yang sama pada beberapa pekerjaan secara bersamaan, serta kesesuaian antara pembayaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
Transparansi hubungan kepemilikan perusahaan dan potensi konflik kepentingan juga dinilai penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip persaingan sehat dan akuntabilitas.
Kejati Aceh Diminta Tidak Mengabaikan Temuan
TTI meminta Kejaksaan Tinggi Aceh ikut memberikan perhatian terhadap pola pengadaan tersebut. Apabila penelusuran menemukan indikasi persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, atau kerugian keuangan negara, temuan itu perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
“Pengadaan Langsung seharusnya menjadi mekanisme yang sederhana, efisien, dan akuntabel. Jangan sampai mekanisme tersebut justru menimbulkan ruang bagi distribusi pekerjaan yang tidak transparan. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan,” demikian sikap TTI.
TTI menekankan bahwa konsentrasi pekerjaan pada sejumlah perusahaan bukan bukti otomatis terjadinya tindak pidana. Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Laporan tersebut merupakan hasil analisis data pengadaan yang menunjukkan indikator risiko dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
TTI juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Inspektorat, pejabat pengadaan, serta seluruh perusahaan yang disebutkan agar pemberitaan tetap menjunjung prinsip keberimbangan, transparansi, dan asas praduga tak bersalah.
