DaerahFokus

Usman Lamreung: Aceh Besar Tak Akan Maju Jika Pemerintah Alergi Kritik

3

MEDIATIPIKOR.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diminta tidak menyamakan kritik masyarakat dengan tindakan menghujat atau mencari-cari kesalahan. Kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pembangunan daerah.

Pengamat kebijakan publik, Usman Lamreung, menilai pernyataan Bupati Aceh Besar yang menyebut daerah tidak akan pernah maju jika masyarakat saling menghujat dan mencari kesalahan perlu dimaknai secara proporsional. Menurutnya, ajakan menjaga persatuan memang penting, tetapi tidak boleh menimbulkan kesan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan penghambat pembangunan.

“Harus dibedakan antara menghujat dan mengkritik. Menghujat bisa berupa serangan pribadi, fitnah, atau tuduhan tanpa bukti. Sementara kritik merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebijakan, penggunaan anggaran, pelayanan publik, dan kinerja pemerintahan,” ujar Usman Lamreung.

Ia menegaskan, kemajuan Aceh Besar tidak cukup dibangun melalui imbauan agar masyarakat menjaga persatuan atau mengurangi kritik. Daerah ini membutuhkan pemerintahan yang bekerja efektif, birokrasi profesional, kebijakan tepat sasaran, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Menurut Usman, ketika masyarakat mempertanyakan pembangunan Kota Jantho, pengelolaan APBK, pelaksanaan proyek, kualitas pelayanan publik, hingga kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah semestinya memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta.

“Kalau pemerintah merasa sudah bekerja dengan baik, tidak perlu alergi terhadap kritik. Tunjukkan capaian pembangunan, buka informasi anggaran, jelaskan program yang belum terealisasi, dan evaluasi kebijakan yang tidak berjalan. Pemerintah harus menjawab kritik dengan kinerja, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.

Usman juga mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukan hanya memberikan kewenangan untuk mengendalikan birokrasi, tetapi sekaligus membawa tanggung jawab besar untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.

Ia menyebut, kritik publik merupakan konsekuensi dari kekuasaan yang dijalankan atas mandat rakyat. Karena itu, pemerintah seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, bukan justru memandang suara kritis sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

Lebih jauh, Usman menilai persoalan Aceh Besar tidak bisa disederhanakan hanya pada persoalan masyarakat yang saling mengkritik. Masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola birokrasi, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Persoalan tersebut, katanya, membutuhkan langkah konkret dan evaluasi menyeluruh. Imbauan menjaga persatuan tidak akan banyak berarti apabila tidak disertai perbaikan tata kelola pemerintahan dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai energi pemerintah lebih banyak dihabiskan untuk merespons kritik daripada memperbaiki persoalan yang menjadi substansi kritik itu sendiri. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui retorika, tetapi melalui kinerja dan bukti nyata,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat dalam sistem demokrasi tidak memiliki kewajiban untuk selalu memuji pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban mendengar aspirasi, menerima koreksi, serta menjelaskan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Menurutnya, persatuan memang dibutuhkan untuk membangun Aceh Besar. Namun, persatuan tidak boleh dimaknai sebagai keharusan masyarakat untuk diam ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai stabilitas dibangun dengan mengurangi ruang kritik. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi dukungan itu harus tumbuh dari kepercayaan, keterbukaan, dan hasil kerja yang nyata,” ujarnya.

Usman menilai keberhasilan seorang kepala daerah tidak semestinya diukur dari seberapa banyak masyarakat memuji kepemimpinannya. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan pemerintah membawa perubahan terhadap kehidupan rakyat.

Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta profesionalitas birokrasi.

“Aceh Besar tidak akan maju jika masyarakat hanya sibuk menghujat. Tetapi daerah ini juga tidak akan maju jika pemerintah sibuk membela diri dan alergi terhadap kritik. Pemerintah harus bekerja, masyarakat harus mengawasi, dan kritik harus menjadi energi untuk memperbaiki pembangunan,” pungkas Usman.

Exit mobile version