Mediatipikor. com, Muara Teweh– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara menyoroti banyaknya pangkalan elpiji bersubsidi 3 kilogram di perkotaan.
Mestinya kata para wakil rakyat, pangkalan dilakukan merata hingga ke desa dan kecamatan, sehinga memudahkan warga mendapatkan harga elpiji bersubsidi.
“Kemarin kita sudah apresiasi dilakukannya evaluasi terhadap pangkalan-pangkalan fiktif. Tetapi kog sesudah diamati saat ini pangkalan justru banyak di dalam kota. Lalu di desa dan kecamatan bagaimana. Mestinya pangkalan ditempatkan merata hingga ke desa dan kecamatan. Kami minta pertamina dan dinas terkait melakukan evaluasi,” kata H Tajeri, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Kamis 19 Oktober 2023.
Dikatakan Tajeri, warga di pedesaan sampai saat ini masih banyak mengeluh lantaran harga elpiji 3 kilogram mahal. Begitu juga diperkotaan, meski banyak pangkalan warga juga masih banyak sulit mendapatkan harga sesuai het.
“Pangakalan yang banyak justru buka sebentar lalu banyak tutupnya. Mau tidak mau membeli di eceran yang harganya jauh dari HET. Kalau di pedesaan dan kecamatan sudah tahu sendiri, karena pangkalan banyak tidak ada, harga tepat mahal. Kami tegas meminta ada evaluasi baik dari pertamina dan juga dinas terkait,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini membeberkan, berdasarkan fakta lapangan, ditingkat pengecer/kios harga masih mahal. Berkisar Rp35 ribu di dalam kota. Karena kata pengecer/kios untuk mendapatkan LPG 3 Kg sudah mahal atau tidak sesuai HET.
“Seharusnya berdasarkan ketentuan Partamina, bahwa semua Pangkalan ada kewajiban menjual kepada pengecer/kios sebanyak 20% dari total LPG yang dibagikan Agen, dengan harga di bawah HET, hal ini kelihatannya tidak dijalankan oleh Pangkalan, ada apa,” tanya Tajeri.
Dia meminta PT. Partamina perwakilan Kalimantan Tengah agar segera menertibkan, semoga si MILON harga sesuai HET yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.
Sedang untuk mengantisipasi harga mahal di desa-desa, sebaiknya pemerintah daerah mengambil langkah membantu biaya transportasi pendistribusiannya. Karena di dalam APBD Tahun 2023 tersedia dana pengendalian inflasi.
Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Wilayah Barito, Muhammad Ridho Hasbullah, dikonfirmasi melalui sambungan percakapan tertulis whatApps, Rabu 18 Oktober 2023, tidak menjawab.
Sebelumnya Kadis perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Jainal Abidin dikonfirmasi membenarkan banyaknya usulan permintaan pangkalan di dalma kota.
“Harusnya sudah cukup, karena terlalu banyak. Tapi kewenangan ada di pertamina, dan rekomendasi sesuai aturan ada dari pihak desa, kelurahan dan kecamatan,” kata Jainal Abidin.
Data saat ini di Disdagrin, usai dilakukan penertiban terkait banyaknya pangkalan fiktif di Barito Utara. Ada sebanyak 70 pangkalan aktif.
Dari daftar ini 30 diantaranya berada di dalam kota Muara Teweh. Sementara sisanya tersebar di desa dan kecamatan. (Ramli)
