“Sebagian izin berlaku hingga 10 tahun, bahkan meliputi wilayah yang sebelumnya dikerjakan oleh tambang rakyat,” katanya.
Munzami menegaskan, persoalan tambang di Aceh bukan sekadar soal izin, melainkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. “Jika kebijakan ini tidak diperbaiki, Aceh bisa menghadapi konflik baru, rakyat tersingkir, tanah rusak, dan kekayaan alam berpindah tangan,” tegasnya.”(Tjut)
ARAH juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Aceh diminta membuka…
Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kamtibmas jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day),…
Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya meraih tiga penghargaan, yakni Juara Harapan I Penilaian…
Rakorda yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menjadi forum konsolidasi strategi…
“Selain pada keterampilan teknis, program ini juga berperan dalam membangun karakter kerja yang disiplin dan…
Ia menambahkan, forum seperti ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman serta solusi menghadapi tantangan…
